Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti Menerima Penyuluhan Hukum Dan Netralitas TNI

oKOREM 033/WIRA PRATAMA (Maret 20)  Hukum Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. (Kamis (20/3)

Dalam rangka memberikan pembekalan tentang hukum militer dan netralitas TNI dalam pemilu, Yonif 134/TS menerima penyuluhan dari Pakum Rem 033/WP Mayor Chk Hendra dan Kapten Chk Slamet Riyadi SH di Gedung Serba Guna Kompi Bantuan Yonif 134/TS Tembesi, Batam.

Mayor Chk Hendra Mulyadi dalam dalam sambutannya  menyampaikan, bahwa masih banyak pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI, dan bagi yang melanggar tentu akan kenakan sanksi. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini akan menambah wawasan anggota, sehingga dapat meminimalisir segala kesalahan.

Selain itu, Pakum Rem 033/WP juga menyampaikan tentang Netralitas TNI pada Pemilu mengenai implementasi Netralitas dalam Pemilu dan Pemilu Kada dan hal-hal yang harus di pedomani prajurit serta ancaman tindak pidana menurut UU No. 8 TH 2012.

Penyuluhan disampaikan kepada seluruh prajurit Yonif 134/TS, diharapkan dengan adanya penyuluhan ini dapat mengurangi pelanggaran prajurit Yonif 134/TS serta memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam menghadapi pesta Demokrasi Pemilu tahun 2014. (penrem033wp)

Komentar ditutup.