ANGGOTA KODIM 0316/BATAM TERIMA PENYULUHAN HUKUM

luh kumKodim 0316/Batam. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan terprogram dari pimpinan atas guna memberikan pembekalan hukum kepada anggota militer dan PNS di wilayah Kodim 0316/Batam. Rabu 11 Maret 2015. bertempat di Aula Makodim 0316/Batam yang dihadiri oleh seluruh anggota Kodim 0316/Batam, Subdenpom 1/3-3 Batam dan Rumkitbant – Batam.

TNI-AD sebagai bagian dari TNI melaksanakan tugas Negara yang berkaitan dengan peran sebagai alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut TNI-AD juga menyelenggarakan fungsi khusus yaitu Penyuluhan Hukum. Yang dalam pelaksanaannya berupa kegiatan pembinaan di bidang hukum prajurit, yang mencakup hukum disiplin dan hukum pidana. Dengan penyuluhan hukum ini, Prajurit di harapkan dapat merealisasikan aturan hukum dalam kehidupan serta pelaksanaan tugas sehari-hari dengan lebih baik. Sehingga dalam setiap pelaksanaan tugasnya prajurit berupaya meningkatkan pemahaman terhadap aturan serta larangan-larangan sesuai dengan hukum yang berlaku pada setiap keadaan yang sedang atau akan dihadapi. Demikian disampaikan Dandim 0316/Batam Letkol Inf Josep Tanada Sidabutar dalam kata sambutan pada acara Penyuluhan Hukum kepada Prajurit dan PNS di wilayah Kodim 0316/Batam, yang bertempat di Aula Makodim 0316/Batam.

Sementara itu Wakakumdam I/BB Letkol CHK Yaya Supriyadi, SH. MH menyampaikan .” Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Prajurit Kodam I/BB.” Prajurit saat ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, sehingga masih perlu peningkatan didalam lingkup pembinaan maupun pada lingkup operasi. Sedangkan kondisi kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang terjadi juga masih cukup tinggi sehingga upaya penyuluhan hukum terus tetap dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Sanksi administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran
Dasar Hukum :
1. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Umum;
2. UU Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM;
3. UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI;
4. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI;
6. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Adminstrasi Prajurit ; dan
7. Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang sanksi administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran.
Asas penjatuhan sanksi administratif :
1. asas mendidik, memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat serta akibat bagi prajurit& organisasi;
2. asas keterbukaan, pembahasan, keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara terbuka;
3. asas keseimbangan, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran;
4. asas legalitas, dasar penundaan ikut pendidikan, usul jabatan dan pangkat;
5. asas keadilan, memberikan keadilan bagi personel yang lain; dan
6. asas kesetaraan dan kesamaan, tdk membeda-bedakan satu dengan yang lain.

Prinsip Penerapan Sanksi Administratif :
1. diterapkan sejak yang bersangkutan eligible dan setelah penjatuhan hukuman (disiplin & pidana);
2. sanksi administrasi diterapkan yang terberat(misalnya : pelanggaran disiplin dan pidana,maka sanksi administrasi berdasarkan putusan pidananya;
3. penerapan sanksi administrasi hanya 1 x;
4. setiap Kumplin atau putusan pengadilan yang sudah BHT harus diikuti dengan keputusansanksi administrasi oleh Dansat dalam waktu 30 hari;
5. proporsional;
6. bersifat alternatif (Pa : pangkat/jabatan/dik, Ba : pangkat/pendidikan)
Penggolongan Pelanggaran :
1. Golongan I (hukuman disiplin) diantaranya; teguran, penahanan ringan selama 14 hari dan penahanan berat selama 21 hari;
2. Golongan II (hukuman pidana dan putusan BHT) diantaranya; pidana denda/kurungan, pidana bersyarat, pidana penjara s.d 3 bulan dan pidana penjara lebih dari 3 bulan;
3. Golongan III (perkara masih dalam proses penyelesaian/pemeriksaan)
Jenis Sanksi Administrasi :
1. Penundaan pendidikan;
2. Penundaan jabatan;
3. Penundaan pangkat; dan
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Iklan

Komentar ditutup.