DANDIM 0317/TBK HADIRI ACARA RAPAT DALAM RANGKA KOORDINASI DAN ANTISIPASI KERUSUHAN DI WILAYAH SUMUT

11Korem 033/WP, Kodim 0317/TBK, Selasa 02/08, Dandim 0317/TBK Letkol I Gusti Ketut Artsasuyasa menghadiri rapat dalam rangka mengkoordinasikan dan mengantisipasi pasca kerusuhan di Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara, agar tidak menyebar ke Kab. Karimun, dipimpin Wakil bupati Karimun Bpk. H. Anwar Hasyim dan dihadiri oleh Kapolres TBK dan FKUB serta Tamu dan undangan sebanyak 36 orang. Dalam sambutan-nya Wabup Karimun Bpk. H. Anwar Hasyim menyampaikan Rapat koordinasi seperti ini, hendaknya akan membuahkan hasil yang sangat baik demi Kenyamanan dan Keamanan di Kab. Karimun. Penduduk Karimun juga memiliki kemampuan dalam memberi wahana yang berbeda dengan daerah lain dan mampu menjaga situasi damai, nyaman dan dingin, sehingga Kepala Daerah mampu melaksanakan amanat rakyat untuk memimpin Karimun. Melalui rapat koordinasi ini, Kita akan membuat kesepakatan bersama antar umat beragama yang kita jadikan sebagai bahan untuk menghimbau rekan rekan, untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kerusuhan seperti di Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara. Melalui rapat koordinasi ini hendaknya menimbulkan rasa kebersamaan, sehingga semua hal akan dapat kita antisipasi dan bisa diselesaikan. Dengan niat yang baik. Setelah Wakil Bupati memberikan sambutan dilanjutkan dengan Sambutan dari Kapolres TBK AKBP Armaini yang menyampaikan Pertemuan ini penting dan hendaknya dijadikan kegiatan rutin untuk mempererat hubungan emasional sesama Kita. Karimun, relatif aman, namun, pada hari “H +3” Lebaran tahun ini (2016) pernah terjadi perselisihan antara Pemuda Meral dan Pemuda Kolong, Kab. Karimun, yang diprovokasi oleh Media Sosial dengan berita yang beredar “Mari Kita (Pemuda Meral) perang dengan orang Kolong (Pemuda Kolong)”, padahal hal tersebut murni perkelahian antar pemuda yang dikarenakan permasalahan perempuan. Syukur permasalahan tersebut dapat segera diredam dan diamankan. Keamanan Karimun tidak akan bisa terjaga tanpa adanya antisipasi dengan tidak mudah terpancing, berpikiran waras dan tidak menjadi manusia yang bersumbu pendek serta selalu lakukan chek, richeck dan cross check terhadap setiap informasi yang bersifat Provokatif. Jangan lupa melakukan Deteksi Dini yang dapat menghasilkan Quick Respon untuk tetap menjaga keamanan Karimun. Sementara Dandim 0317/TBK Letkol Inf I.G.K. Artasuyasa dalam Sambutannya menyampaikan Rapat ini, tujuannya untuk mencegah terjadinya hal yang sama seperti yang terjadi di Tanjungbalai Asahan dan mencegah masuknya orang orang yang terlibat kerusuhan di Tanjungbalai Asahan ke Karimun serta mencegah keterpengaruhan Warga Karimun sendiri dengan berita berita bersifat Provokatif. Kerusuhan ini, dipengaruhi oleh karakter orang Sumatera Utara yang mudah marah dan mudah terpancing. Kerusuhan di Tanjungbalai Asahan adalah murni suatu tindak Pidana (Kriminal) yang diselesaikan secara hukum. Kerusuhan Tanjungbalai Asahan hendaknya jangan sampai membuat kita yang ada di Karimun gampang diadu domba. Aktifkan peran instansi terkait yang ada di Karimun guna mengedepankan pencegahan dan respon yang cepat (quick respon). Lalu Departemen Agama Karimun Sdr. Jamjuri juga menyampaikan kepada Para pengurus FKUB hendaknya bekerja maksimal dengan melakukan kegiatan turun ke level akar rumput guna menggali segala informasi yang dapat menimbulkan kerawanan yang bersifat SARA. Kasus protes atas suara Speaker Mesjid pernah terjadi di Karimun. Namun, yang melakukan protes adalah seorang muslim juga. Kegiatan ini di lanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan menjaga Keamanan Karimun yang dibuat oleh BPMPD dan Kesbang Karimun, yang isinya sbb :

  1. Sepakat untuk senantiasa memelihara kerukunan, keharmonisan, kesetiakawanan, kebersamaan, kesatuan dan persatuan di Wil. Kab. Karimun.
  2. Sepakat untuk tidak terpengaruh dengan peristiwa2 yang terjadi baik nasional maupun internasional yang bersentuhan dengan terganggunya kerukunan di Wil. Kab. Karimun.
  3. Sepakat untuk mempedomani peraturan bersama menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Iklan

Komentar ditutup.