Danramil 04/Tebing Menghadiri Rapat Penolakkan Perizinan Reklamasi PT. KMS

Danramil 04/Tbg Kapten Inf F.Handono menghadiri Pansus Kantor DPRD Karimun Jl. Canggai Putri Kel. Pamak Kec. Tebing Karimun telah berlangsung Hearing Penolakkan tentang Perizinan Reklamasi PT. KMS (Karimun Marine Shipyard)

dipimpin Sdr. Rasno, Ketua Komisi III DPRD Karimun/F PDIP dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab. Karimun Komisi III Sdr. Adi Hermawan (P. Hanura), Sdr. Zaenudin Ahmad (P.Gerindra), Sdr. Rasno (P.PDIP), Sdr Tahir (P. Demokrat), Sdr. Sampe Sinaga (P. Nasdem), Sdr. Rd Ricky (Bapeda), Camat Meral Sdr. Irwandi Novri, Kapolsek Meral AKP Badawi, Danramil 04/Tbg Kapten Inf F.Handono, BMPT Karimun , Dishub Sdr. Alfian, Ketua LMB Prov Kepri Datok Azman Zainal, Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sdr. Mulyono, Direktur PT. KMS Sdr. Edi dan sebanyak 45 orang dari Instansi terkait lainnya.

A. Penyampaian pendapat dari peserta Hearing, sebagai berikut :

1. Penyampaian dari Sdr. Rasno, intinya : Berdasarkan Laporan dari Ketua LMB Provinsi Kepri tanggal 23 Mei 2017, maka diketahu bahwa Masyarakat tidak menerima reklamasi yang dilaksanakan oleh PT. KMS

3. Penyampaian dari Direktur PT. KMS Sdr. Edy, intinya :  Lokasi yang dikerjakan adalah seluas 30 Ha tahap pertama dan tahap selanjutnya mendapat ijin lokasi seluas 30 Ha. Selanjutnya mendapat Ijin lingkungan, terdiri dari :

a. Ijin Reklamasi  tahap pertama tahun 2011 seluas  25 Ha (dari hasil 25 Ha hanya terealisasi seluas 14,9 Ha).

b. Ijin Reklamasi tahun 2013 dari Pusat mendapat 80 Ha dan dalam satu tahun hanya dapat dikerjakan/terealisasi seluas 20 Ha.

c. Ijin Reklamasi tahun 2015 seluas 10 Ha dan terealisasi selama 1 tahun seluas 10 Ha.

4. Penyampaian dari Ka. Dinas Lingkungan Hidup Karimun Sdr. Dr. H. Amjon, S.Pd. MPd, intinya : Permasalahan Reklamasi  PT. KMS layak secara lingkungan hidup dan sudah disetujui oleh Bupati Karimun, yang mana ijin yang diajukan Amdalnya seluas 120 Ha.

5. Penyampaian dari Dishub Sdr. Alfian, intinya : Berdasarkan Undang-undang tentang pelayaran, yang mana perijinan bisa dikeluarkan oleh menteri perhubungan Laut (Hubla), karena sudah berskala besar atau Luas.

6. Penyampaian dari KSOP Sdr. Safrizal (Kasi Lalu Lintas Laut), intinya : Masalah Reklamasi pantai, selain Ijin diperoleh dari Menteri Perhubungan Laut, Ka. KSOP juga berperan untuk mengeluarkan Rekomendasi ijin lanjutan  dan untuk PT. KMS, ijin pekerjaan Reklamasi pantai sudah berjalan sebanyak 3 kali,  yaitu tahun 2011, tahun 2014 dan tahun 2015 serta sekarang menunggu ijin lanjutan reklamasi.

7. Penyampaian dari Camat Meral Sdr. Irwandi Novri, intinya : Untuk Lokasi Pihak PT. KMS masih banyak masukkan dari masyarakat yang menyatakan tanah masyarakat masih ada yang belum dibebaskan,  contohnya Sdr. Acan alias Aculan, seluas 1.4 Ha dan masih banyak lagi masyarakat yang melaporkan tentang kepemilikkan Tanah yang digarap oleh PT.KMS.

8. Penyampaian dari F.Gerindra Sdr. Zainuddin Ahmad,  intinya : Hasil Sidak di PT. KMS beserta Ormas dan instansi terkait lainnya pada tgl 26 Mei 2017 merasa kecewa dikarenakan PT. KMS merupakan anak putra daerah Karimun. Yang mana, dari hasil Sidak telah ditemukan bahwa PT. KMS tidak melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KSOP dan pemerintah, karna ijin koordinat lokasi sudah menyalahi Ijin yang diperoleh dari Menteri, karena Lokasi Reklamasi sudah menghilangkan Pulau Hantu.

B. Kesimpulan hasil Hearing, sebagai berikut :

1. PT. KMS memiliki Surat izin yang lengkap dan tetap beraktivitas.

2. Komisi III DPRD Karimun akan menyurati Badan Pendapatan Daerah agar melakukan kegiatan sosilisasi Amdal kepada masyakat setempat yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Karimun.

3. Komisi III DPRD Karimun akan menyurati Distrik Navigasi Dumai untuk segera Validasi koordinat terkait tentang kegiatan Reklamasi PT. KMS.